Buku Baru: Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society dan Kepartaian

Genealogi dan kedekatan eksistensial kebijakan publik dengan politik menginspirasi hadirnya buku ini. Politik adalah arena pembentukan, perdebatan dan implementasi kebijakan publik. Politik (politics) dan kebijakan (policy) menempati bidang pemenuhan urusan publik (public affairs), dan kepentingan publik (public interests) dalam fungsi negara. Namun kebijakan publik tidak berjalan di ruang hampa. Ia dibentuk dalam konteks politik yang kompleks dengan pengaruh faktor ideologi, kepentingan dan dinamika kekuasaan yang melibatkan banyak aktor, faktor dan situasi, disebut ‘multi-vektor’. 

Kebijakan publik tidak sebatas peran dan fungsi institusi negara yang terepresentasi pada ‘formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan’ saja, namun juga pada relasinya dengan stakeholders kebijakan yang melibatkan peran civil society dan partai politik. Perlu akomodasi dan negosiasi terhadap peran multi-vektor yang membawa perbedaan dan konflik baik aras internal kepemerintahan maupun dalam relasinya dengan vektor di luar kepemerintahan. Model-model seperti collaborative governance, policy community dan community-driven development adalah contoh relasional tersebut. Kebijakan publik merupakan collective action, bukan agenda pemerintah secara sepihak yang disosialisasikan untuk memperoleh legitimasi dadakan dan kemudian di-daur-ulang secara periodik selaras dengan periodisasi agenda politik elektoral. Advokasi civil society dan kepartaian diperlukan dalam keseimbangan fungsi-fungsi sub-sistem kebijakan dalam sistem kebijakan publik. 

Perubahan sosial dan dinamika politik yang melatari kebijakan, dengan pengaruh teknologi informasi digital, pengalaman selama pandemi Covid-19, mendorong paradigma baru desain kebijakan pasca-pandemi untuk pengembangan kebijakan publik di masa depan yang ‘inklusif, transformatif, bertumpu pada modal sosial dan berparadigma tanggap bencana’. Artinya, masalah publik yang hendak diintervensi oleh kebijakan publik, dipandang sebagai “potensi bencana” yang harus direspons cepat dan tepat, serta memperhatikan modal sosial. Kelalaian kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan yang melemahkan modal sosial adalah bencana bagi masyarakat luas. Kontekstualitas-kontinu multi-vektor yang melatari kebijakan ini, membutuhkan pendekatan yang kompatibel: Institusionalisme Diskursif. Semoga buku ini bermanfaat bagi peminat, pengkaji, praktisi kebijakan, aktivis gerakan civil society maupun aktivis partai politik.