Buku Baru: Success Story Bone Bolango Membangun Daerah dan Mereduksi Kemiskinan

Pembangunan daerah merupakan ikhtiar pemerintah bersama masyarakat, akademisi, sektor swasta dan tentunya media massa untuk berkolaborasi meraih tujuan yang sama. Dua puluh tahun resmi menjadi wilayah kabupaten definitif, Bone Bolango terus bertransformasi untuk mewujudkan percepatan pembangunan menuju kesejahteraan. Meningkatkan dan mendekatkan layanan publik, mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), serta memastikan semuanya terlibat dan merasakan hasil-hasil pembangunan, No One Left Behind. Good governance adalah sebuah sistem yang dalam menjalankan kepemerintahan berdasar pentahelix pembangunan daerah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar tersebut adalah kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti tuntutan pemerintahan yang bersih atau biasa disebut clean government yang diprakarsai oleh UNDP, World Bank, United Nation, dan beberapa lembaga internasional lainnya. Asas umum good governance telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Birokrasi merupakan salah satu unsur administrasi negara yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti regulasi, perizinan, pelayan publik, dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Peran, fungsi, dan otoritas yang dimiliki inilah yang menjadikan birokrasi sebagai organisasi yang sangat strategis. Dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan, sifat dan lingkup pekerjaannya, serta kewenangan yang dimilikinya birokrasi menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis. Birokrasi menguasai kewenangan terhadap akses-akses seperti pengelolaan sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek strategis daerah, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain. Pendekatan new public
management (NPM) dianggap sebagai paradigma alternatif, sebagai kritik atas birokrasi yang enggan untuk maju dan pengambilan keputusan berdasarkan top-down. Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadinya perubahan yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkhi menjadi model manajemen yang lebih fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.

Perbaikan layanan publik ditandai dengan perubahan kinerja terhadap standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Terakhir perbaikan layanan publik penting karena organisasi pelayanan publik berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dan keterlibatan mereka dalam setiap elemen demokratik daerah. Buku ini akan membawa pembaca pada lorong waktu satu dekade terakhir (2012-2022) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango hadir dan mengupayakan peningkatan hasil-hasil pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat dengan salah satunya penanganan kemiskinan. Diawali tentang konsepsi membangun daerah, isu-isu pembangunan termasuk di dalamnya kemiskinan, kebijakan yang diambil, inovasi-inovasi yang digulirkan, serta pembangunan daerah berorientasi mereduksi kemiskinan. Data-data kuantitatif menjadi dasar evaluasi bagaimana dinamika pembangunan Kabupaten Bone Bolango dengan intepretasi obyektif yang menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Pencapaian hasil-hasil pembangunan buah kolaborasi berprinsip one plan, one coordinated management.

Semoga karya ini bisa menjadi bagian dari sharing pengalaman dan ilmu yang bermanfaat, membuka wawasan dan inspirasi bagi pengambil kebijakan pembangunan, para ilmuwan, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, capaian dari pembangunan Kabupaten Bone Bolango. Penulis berharap masukan dan kritik membangun dari pembaca untuk pembelajaran bersama dan optimasi kontribusi dalam pembangunan. InsyaAllah pahala akan senantiasa terus mengalir bagi siapa saja yang telah berkontribusi dan memberikan pemikirannya pada penyusunan buku ini.