Title : Meneropong Komisi Informasi Publik
Author : Mustafa Lutfi, Iwan Satriawan
Publisher : Universitas Brawijaya Press
Edition : I, April 2014
Pages : 136 halaman
ISBN : 978-602-203-615-9
Price : Rp 75.000
Society as a part of a country could have a fundamental right to obtain information in their efforts to develop themselves. In Indonesia, the right to information is set in the 1945 Constitution Article 28 F, which reads: “Everyone has the right to communicate and obtain information to develop personal and social environment, and the right to seek, obtain, possess, store, process, and communicate information by using all available channels “(page 48). That means that all citizens are free to find the information they want as far as they do not violate the rules that have been made by the government.
Information seeking activity, especially information related to the state administration has been regulated by the law. The Government has enacted Law No. 14 of 2008 on Public Information (Freedom of Information Law) for the optimization of an independent public oversight of the public agencies of state officials at the local level as well as at the national level. Public information itself according to Freedom of Information Law is the information generated, stored, managed, and sent or received by a public agencies relating to the organizers and the implementation of other public agencies in accordance with this law as well as other information relating to the public interest (page 49 ).
After the amendment of the 1945 Constitution formed independent Public Information Commission that exist by the law. The existence of public information commission is also a manifestation of the spirit of achieving good governance as to achieve good governance also requires a good synergy between government, private, and community. This book comes with a focus examine problems that occur related to the Public Information Commission’s.
In the early chapters, the authors review the paradigm of power limitations, the notion of state institutions, as well as the history and condition of state institutions before and after the reformation era. The authors also review the constitutional reformation, accountability and transparency of information in Indonesia after the amendment of the constitution, as well as the internalization of good governance. At the core of the discussion about the commission of public information, the author describes about the meaning, position, classification, and management of public information, as well as the mechanisms and dispute settlement procedure information.
Readers can also find out details of the information submitted by the writer from a legal standpoint, as to how the author compares the legal services and legal process in explaining the new paradigm of public information, etc. The author also offers a resolution of the model of public disclosure in the future in the last chapter of this book, which are to be an effort to encourage public institutions to be open about their financial information, the need for improvements to the funding of activities in the area of public information committee, and setting the status of ownership of the information that has been published.
This book can give readers an overview of the commission of public information in Indonesia, the performance, constraints and conditions on the ground that they face in general that are rarely known by the public. Furthermore, by reading this book, readers can find out about the public information in a comprehensive manner so as to avoid conflict opportunities in the future information.
Judul Buku : Meneropong Komisi Informasi Publik
Penulis : Mustafa Lutfi, Iwan Satriawan
Penerbit : Universitas Brawijaya Press
Cetakan : I, April 2014
Tebal : 136 halaman
ISBN : 978-602-203-615-9
Harga Buku : Rp 75.000
Masyarakat sebagai bagian dari suatu negara mempunyai hak dasar untuk mendapatkan informasi dalam upaya mereka mengembangkan diri. Di Indonesia, hak untuk mendapatkan informasi sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (halaman 48). Itu berarti semua warga negara bebas mencari informasi yang mereka inginkan sejauh cara-caranya tidak melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah.
Kegiatan mencari informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan ketatanegaraan telah diatur dalam undang-undang. Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk optimalisasi pengawasan publik yang independen terhadap badan publik atau badan penyelenggara negara di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Informasi publik sendiri menurut UU KIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (halaman 49).
Pasca amandemen UUD 1945 terbentuklah Komisi Informasi Publik sebagai lembaga negara yang ada karena perintah undang-undang dan bersifat independen. Adanya komisi informasi publik juga merupakan manifestasi dari spirit mencapai pemerintahan yang baik (good governance) karena untuk mencapai pemerintahan yang baik diperlukan sinergi yang baik pula antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Buku ini hadir dengan fokus menelaah persoalan yang terjadi terkait dengan adanya Komisi Informasi Publik.
Pada bab-bab awal, penulis mengulas tentang paradigma pembatasan kekuasan, pengertian lembaga negara, serta sejarah dan kondisi lembaga negara sebelum dan sesudah reformasi. Penulis juga mengulas tentang reformasi konstitusi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi di Indonesia pasca amandemen konstitusi, serta internalisasi good governance. Pada inti pembahasan tentang komisi informasi publik, penulis menjabarkan tentang makna, kedudukan, klasifikasi, dan pengelolaan informasi publik, serta mekanisme dan hukum acara penyelesaian sengketa informasi.
Pembaca juga dapat mengetahui detil-detil informasi yang disampaikan penulis dari sudut pandang hukum, seperti pada bagaimana penulis membandingkan legal service dan legal process dalam menjelaskan paradigma baru informasi publik, dll. Penulis juga menawarkan resolusi model keterbukaan informasi publik di masa depan pada bab terakhir buku ini, diantaranya adalah harus adanya upaya mendorong lembaga publik untuk terbuka mengenai informasi keuangannya, perlunya pembenahan terhadap pendanaan kegiatan komisi informasi publik di daerah, dan pengaturan status kepemilikan hak informasi yang telah dipublikasikan.
Sedikit banyak buku ini dapat memberikan gambaran bagi pembaca tentang komisi informasi publik yang ada di Indonesia selama ini dan bagaimana kinerja, kendala dan kondisi di lapangan yang mereka hadapi secara umum yang jarang diketahui oleh masyarakat luas. Lebih lanjut, dengan membaca buku ini, pembaca dapat mengetahui tentang informasi publik secara komprehensif sehingga dapat menghindarkan diri dari peluang konflik informasi di masa datang.
