Buku Baru: Program Siaran Lokal di Tengah Persaingan Global

Buku ini berisi hasil penelitian tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya implementasi sistem penyiaran nasional yang dilakukan oleh stasiun televisi berjaringan. Sebagaimana diketahui, kehadiran UU yang dibuat pasca-Reformasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan demokratisasi penyiaran di tanah air.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk mengetahui bagaimana salah satu ciri dari SSJ yaitu penayangan program lokal, diimplementasikan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Program lokal memang merupakan bagian kecil dari keseluruhan regulasi penyiaran di Indonesia. Untuk ketentuannya sendiri hanya tertulis di P3SPS Pasal 68. Namun, bagian kecil tersebut dapat memberikan gambaran atas bagaimana pemerintah memandang bentuk “lokal” dalam penyiaran di Indonesia. Sistem jaringan diharapkan dapat mengembangkan industri penyiaran di Indonesia, tidak terdesentralisasi dari LPS asal Jakarta.

Penyiaran juga merupakan sebuah industri yang akan selalu berpihak pada sisi keuntungan, sehingga di Indonesia diperlukan peran pemerintah (regulasi) untuk melindungi masyarakat dan memastikan media penyiaran menyiarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ditinjau dari aspek peluang, program lokal dari sisi ekonomi sebenarnya menunjukkan bahwa penyiaran lokal memiliki potensi pendapatan dari iklan komersial, Namun, hampir tidak ada LPS yang menjual slot iklan dalam program lokal mereka.

Selain itu, buku ini juga menjelaskan dimensi persaingan global yang dihadapi oleh para pelaku di bidang penyiaran. Kehadiran digital platform mengubah banyak hal dalam lanskap industri komunikasi. Buku ini menjelaskan fenomena tersebut dalam kaitannya dengan para pelaku industri televisi yang dulunya atau memulai siarannya sebagai media televisi lokal. Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kembali regulasi yang lebih realistis, sesuai dengan keadaan dalam industri penyiaran dan dapat lebih melindungi masyarakat Indonesia.